Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah fondasi kokoh profesionalisme dokter gigi di Indonesia. Sebagai satu-satunya organisasi profesi yang mewadahi seluruh dokter gigi di tanah air, PDGI memikul tanggung jawab besar dalam menjaga, mengembangkan, dan memastikan standar praktik kedokteran gigi yang tinggi, etis, dan berkualitas.

Peran PDGI dalam Membangun Profesionalisme Dokter Gigi

PDGI menjalankan berbagai fungsi krusial untuk menegakkan dan meningkatkan profesionalisme anggotanya:

1. Penyusunan dan Penegakan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI): PDGI adalah inisiator dan penjaga Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI). Kode etik ini merupakan pedoman moral dan profesional yang harus ditaati oleh setiap dokter gigi. Melalui Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran Gigi (MKEKG), PDGI memastikan penegakan kode etik, meninjau, dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran. Ini esensial untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kehormatan profesi.

2. Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P2KGB/CDE): Ilmu kedokteran gigi terus berkembang pesat. PDGI secara aktif menyelenggarakan dan memfasilitasi Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P2KGB) atau Continuing Dental Education (CDE). Program ini mencakup seminar, workshop, konferensi ilmiah, dan kursus untuk memastikan dokter gigi senantiasa memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini. Ini memastikan pelayanan yang diberikan tetap mutakhir dan aman.

3. Standarisasi Kompetensi Dokter Gigi: PDGI turut berperan penting dalam menetapkan standar kompetensi dokter gigi di Indonesia. Standar ini menjadi acuan bagi kurikulum pendidikan kedokteran gigi dan penilaian kemampuan praktik seorang dokter gigi, mulai dari dokter gigi umum hingga spesialis. Dengan standar yang jelas, PDGI berkontribusi memastikan setiap dokter gigi memiliki kualifikasi yang memadai.

4. Pembinaan dan Perlindungan Anggota: PDGI bertindak sebagai “rumah” bagi para dokter gigi, menyediakan pembinaan dan perlindungan hukum bagi anggotanya dalam menjalankan praktik. Ini meliputi advokasi atas hak-hak dokter gigi, pendampingan hukum jika terjadi kasus yang berkaitan dengan praktik, serta dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan profesi. Pembinaan juga meliputi peningkatan soft skill seperti komunikasi dan profesionalisme.

5. Peran dalam Sistem Akreditasi dan Sertifikasi: Meskipun Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) memiliki peran utama dalam registrasi dan lisensi, PDGI sering berkolaborasi dan memberikan masukan dalam proses akreditasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan sertifikasi kompetensi dokter gigi. Ini memastikan bahwa lulusan kedokteran gigi memenuhi standar yang ditetapkan dan siap untuk praktik.

6. Advokasi Kebijakan Berbasis Profesionalisme: PDGI mengadvokasi kebijakan yang mendukung peningkatan profesionalisme dokter gigi dan kualitas pelayanan kesehatan gigi secara keseluruhan. Ini bisa berupa masukan terkait regulasi praktik kedokteran gigi, sistem remunerasi yang adil, atau kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas dokter gigi, terutama di daerah yang membutuhkan.

Dengan berbagai upaya ini, PDGI tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi juga penjaga moral dan kualitas profesi kedokteran gigi. PDGI memastikan bahwa dokter gigi di Indonesia senantiasa profesional, etis, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan gigi terbaik bagi seluruh masyarakat.