Dalam praktik kedokteran, risiko terjadinya malpraktik medis adalah bagian yang tak terpisahkan, meskipun dokter selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik. Namun, belakangan ini, tren peningkatan gugatan yang dilayangkan kepada dokter dan fasilitas kesehatan semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini menciptakan iklim kerja yang penuh tekanan bagi para dokter dan dapat berdampak pada kualitas pelayanan. Dalam kondisi ini, perlindungan hukum dokter dari malpraktik medis menjadi isu krusial, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memegang peranan advokasi yang sangat penting.

Malpraktik medis seringkali disalahpahami sebagai setiap hasil yang tidak sesuai harapan pasien. Padahal, malpraktik hanya terjadi jika ada unsur kelalaian profesional yang mengakibatkan kerugian, dan itu harus dibuktikan secara hukum. Sayangnya, banyak gugatan seringkali didasari oleh ketidakpahaman atau ekspektasi yang tidak realistis dari pasien, yang kemudian diperparah oleh minimnya literasi hukum di masyarakat terkait standar praktik kedokteran.

Peran IDI dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya sangat vital. Pertama, IDI secara aktif melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan kerangka hukum yang mengatur praktik kedokteran. Tujuannya adalah menciptakan regulasi yang lebih jelas, adil, dan seimbang, yang melindungi baik hak pasien maupun hak dokter. Ini termasuk memperjelas batasan tanggung jawab dokter dan mekanisme penyelesaian sengketa medis di luar jalur litigasi, seperti mediasi atau arbitrase melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Kedua, IDI memberikan pendampingan hukum dan edukasi kepada anggotanya. Ketika seorang dokter menghadapi gugatan, IDI dapat menyediakan bantuan hukum, konsultasi, dan arahan mengenai proses yang harus dijalani. Selain itu, IDI secara rutin mengadakan seminar dan workshop tentang aspek hukum praktik kedokteran, manajemen risiko, dan komunikasi efektif dengan pasien, untuk meminimalkan potensi timbulnya sengketa.

Ketiga, IDI berperan dalam peningkatan literasi publik. Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak pasien, kewajiban dokter, serta prosedur pengaduan yang benar adalah kunci untuk mengurangi gugatan yang tidak berdasar. Dengan upaya advokasi dan edukasi yang berkelanjutan, IDI bertekad untuk menciptakan lingkungan praktik yang lebih kondusif, sehingga dokter dapat berfokus pada pelayanan pasien tanpa dibayangi rasa takut akan gugatan yang tidak proporsional.