Tentu, mari kita telaah berbagai alasan mengapa tidak semua dokter di Indonesia sepenuhnya setuju dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Meskipun IDI merupakan organisasi profesi yang dominan dan memiliki peran penting, perbedaan pandangan dan kritik adalah hal yang wajar dalam organisasi sebesar ini.

Tidak Semua Dokter Setuju dengan IDI — Ini Alasannya:

Ketidaksepakatan sebagian dokter terhadap IDI dapat bersumber dari berbagai aspek, mulai dari kebijakan organisasi, struktur internal, hingga isu-isu yang berkaitan dengan praktik profesi. Berikut adalah beberapa alasan umum yang mendasari perbedaan pandangan ini:

1. Isu Monopoli dan Kebebasan Berorganisasi:

• Wajib Anggota: Salah satu poin krusial adalah anggapan bahwa keanggotaan IDI secara de facto menjadi prasyarat untuk praktik kedokteran di Indonesia, meskipun UU Kesehatan terbaru telah menghapus ketentuan ini. Bagi sebagian dokter, hal ini dianggap sebagai pembatasan kebebasan berorganisasi dan pilihan untuk bergabung dengan organisasi profesi lain yang mungkin memiliki visi atau fokus yang berbeda.

2. Birokrasi dan Efisiensi Organisasi:

• Proses Perizinan yang Rumit: Beberapa dokter mengeluhkan proses perizinan praktik (STR dan rekomendasi) yang dianggap birokratis, memakan waktu, dan kurang efisien. Mereka berharap adanya proses yang lebih sederhana dan transparan.
• Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB): Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, program PKB yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh IDI terkadang dianggap mahal, kurang relevan dengan kebutuhan praktik sehari-hari, atau memiliki sistem poin yang memberatkan.

3. Representasi dan Keterlibatan Anggota:

• Kurangnya Suara Anggota: Sebagian dokter, terutama yang berada di daerah atau kelompok spesialisasi tertentu, mungkin merasa kurang terwakili atau kurang didengar aspirasinya dalam pengambilan keputusan di tingkat IDI pusat.
• Keterbatasan Partisipasi: Peluang bagi anggota biasa untuk terlibat aktif dalam kepengurusan atau perumusan kebijakan organisasi mungkin dianggap terbatas.

4. Respons Terhadap Isu Kesehatan Nasional dan Profesi:

• Kritik Terhadap Sikap Organisasi: Ada dokter yang tidak setuju dengan sikap atau respons IDI terhadap isu-isu kesehatan nasional yang penting atau isu-isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan hak-hak dokter. Mereka mungkin mengharapkan IDI mengambil posisi yang lebih tegas atau berbeda.
• Dugaan Konflik Kepentingan: Kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan antara IDI dengan pihak-pihak tertentu (misalnya industri farmasi atau rumah sakit swasta) juga dapat menjadi sumber ketidaksetujuan.

5. Penanganan Kasus Etik dan Disiplin:

• Dugaan Proteksionisme: Sebagian dokter dan masyarakat sipil memiliki persepsi bahwa IDI cenderung melindungi anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran etik atau malpraktik, dan proses penanganannya kurang transparan atau akuntabel.
• Perbedaan Pandangan dalam Penegakan Etik: Interpretasi dan penegakan kode etik profesi terkadang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan dokter.

6. Munculnya Organisasi Alternatif:

• Keinginan akan Wadah yang Berbeda: Munculnya organisasi profesi dokter lain, seperti Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), meskipun belum memiliki pengakuan yang sama, menunjukkan adanya keinginan sebagian dokter untuk memiliki wadah yang mungkin lebih sesuai dengan pandangan atau kebutuhan mereka.

7. Perbedaan Generasi dan Perspektif:

• Pandangan yang Berbeda: Dokter dari generasi yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran organisasi profesi, standar praktik, dan isu-isu lainnya. Dokter yang lebih muda mungkin memiliki harapan yang berbeda terhadap IDI dibandingkan dengan senior mereka.

Kesimpulan:

Ketidaksetujuan sebagian dokter terhadap IDI adalah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Isu-isu seperti monopoli, birokrasi, representasi, respons terhadap isu penting, penanganan kasus etik, dan perbedaan perspektif menjadi beberapa alasan utama. Keberadaan perbedaan pandangan ini menunjukkan dinamika dalam organisasi profesi dan menjadi masukan penting bagi IDI untuk terus berbenah diri, meningkatkan representasi, transparansi, dan akuntabilitas demi mengakomodasi aspirasi seluruh anggotanya dan memperkuat peran organisasi dalam memajukan kesehatan bangsa.